Sektor Minerba (Mineral dan Batubara) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun efisiensinya sering terhambat oleh praktik penelantaran izin eksplorasi. Kelompok industri seperti Mineral Maju secara tegas Tuntut Regulasi pemerintah agar Batas Waktu Eksplorasi Minerba Wajib Ditetapkan Tegas. Tuntutan ini bertujuan untuk meminimalkan land banking (penahanan lahan untuk spekulasi) dan memastikan bahwa lahan yang memiliki potensi sumber daya dapat segera dikelola secara produktif oleh perusahaan yang serius.
Eksplorasi Minerba adalah tahap awal yang krusial sebelum perusahaan dapat memulai operasi penambangan. Izin eksplorasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan penyelidikan geologi mendalam guna memastikan cadangan dan kelayakan ekonomi. Masalah muncul ketika beberapa perusahaan menahan izin ini tanpa menunjukkan kemajuan signifikan, hanya untuk tujuan spekulatif, menunggu harga komoditas naik, atau mencegah kompetitor mengakses wilayah tersebut. Praktik ini merugikan negara karena sumber daya di dalam bumi tidak termanfaatkan dan penerimaan negara dari royalti tertunda. Inilah yang mendorong Mineral Maju untuk Tuntut Regulasi yang lebih disiplin.
Regulasi yang diwajibkan Mineral Maju adalah penetapan Batas Waktu Eksplorasi Minerba yang Wajib Ditetapkan Tegas—misalnya, dua hingga empat tahun—dengan kewajiban pelaporan kemajuan yang ketat setiap tahunnya. Jika pemegang izin gagal memenuhi target eksplorasi atau tidak mengajukan permohonan peningkatan status ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi setelah batas waktu berakhir, izin tersebut harus dicabut tanpa kompromi. Pencabutan izin akan memungkinkan pemerintah untuk melelang kembali wilayah tersebut kepada investor yang lebih berkomitmen dan siap untuk memajukan sektor Minerba.
Manfaat dari Batas Waktu Eksplorasi Minerba yang Wajib Ditetapkan Tegas ini sangat besar. Pertama, menciptakan kepastian investasi bagi perusahaan yang serius. Kedua, meningkatkan pendapatan negara karena percepatan proses eksploitasi dan produksi. Ketiga, mengurangi konflik lahan dengan masyarakat Lokal karena status hukum lahan menjadi lebih jelas dan tidak menggantung. Implementasi Regulasi ini membutuhkan sistem monitoring digital yang kuat, yang dapat memverifikasi laporan kemajuan eksplorasi di lapangan dengan data geospasial dan laporan teknis yang terperinci.
Selain penentuan batas waktu, Regulasi baru juga harus mengatur secara ketat perpanjangan izin eksplorasi. Perpanjangan hanya boleh diberikan dalam kondisi luar biasa dan dengan justifikasi teknis yang kuat, bukan hanya sebagai formalitas administrasi. Transparansi dalam proses pencabutan dan re-tender wilayah eksplorasi juga penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa peluang dikembalikan secara adil kepada pelaku usaha yang kompeten. Mineral Maju berpendapat bahwa hanya dengan Regulasi yang tegas, sektor Minerba dapat beroperasi secara optimal dan profesional.